Kapsultekno.com- Ancaman penipuan berbasis kecerdasan buatan atau AI deepfake semakin mengkhawatirkan sektor keuangan Indonesia. Sepanjang akhir 2024 hingga 2025, tercatat sebanyak 274.000 laporan penipuan keuangan dengan total kerugian masyarakat melampaui Rp6 triliun.
Serangan tersebut sebagian besar memanfaatkan celah pada sistem onboarding digital perbankan dan layanan keuangan berbasis daring. Merespons situasi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa teknologi verifikasi liveness dan deteksi anomali secara real-time kini menjadi kebutuhan utama bagi seluruh lembaga jasa keuangan.
Penegasan itu disampaikan dalam forum “AI, Risk and Regulation: Navigating Deepfake Challenges in Indonesia's Digital Economy” yang digelar Asosiasi Fintech Indonesia bersama ADVANCE.AI di Jakarta.
Baca Juga: Uni Eropa Buka Investigasi Resmi Terhadap X Atas Deepfake Grok AI
Acara tersebut mempertemukan regulator, pelaku industri keuangan, hingga pakar teknologi untuk membahas eskalasi ancaman deepfake terhadap ekonomi digital nasional.
“OJK sangat memahami bahwa infrastruktur digital yang selama ini mendorong kemajuan signifikan inklusi keuangan di Indonesia kini menjadi sasaran penipuan berbasis AI yang semakin canggih,” ujar Indah Iramadhini, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK melalui keterangan resminya.
“Kerangka pengawasan kami terus berkembang. Kami mengharapkan lembaga jasa keuangan menerapkan autentikasi berlapis, verifikasi liveness yang kuat, serta deteksi anomali secara real-time sebagai kebutuhan operasional utama, bukan sekadar fitur tambahan opsional. Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan para pelaku industri dalam menyusun panduan regulasi yang ketat namun tetap praktis, sehingga inovasi dapat terus berjalan sambil menjaga integritas sistem keuangan Indonesia,” lanjutnya.
Baca Juga: Setelah Indonesia, Malaysia Blokir Grok AI Terkait Konten Pornografi dan Deepfake
Deepfake Jadi Ancaman Nyata Industri Keuangan
Deepfake merupakan teknologi berbasis AI yang mampu menghasilkan audio, video, maupun gambar sintetis untuk meniru identitas seseorang secara meyakinkan. Teknologi ini kini tidak lagi dipandang sebagai ancaman teoritis, melainkan telah menjadi instrumen aktif dalam berbagai modus penipuan digital.
Pesatnya pertumbuhan layanan perbankan digital di Indonesia turut memperbesar risiko tersebut. Pembukaan rekening secara remote onboarding yang kini digunakan jutaan nasabah membuka ruang eksploitasi baru bagi pelaku kejahatan siber.
Sistem keamanan konvensional berbasis aturan dinilai tidak lagi cukup efektif menghadapi pola penipuan modern yang semakin kompleks dan adaptif. Karena itu, perusahaan pembiayaan, fintech, hingga platform pembayaran digital didorong untuk memperkuat sistem verifikasi identitas dan pemantauan transaksi secara menyeluruh.
Baca Juga: Grok AI Jadi Sorotan Pemerintah Inggris soal Deepfake, Ini Tanggapan Elon Musk
Dalam forum tersebut, regulator dan pelaku industri membahas empat strategi utama untuk menghadapi ancaman deepfake. Pertama, penguatan regulasi AI di sektor keuangan yang tetap menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen.
Kedua, penerapan teknologi deteksi deepfake yang telah siap digunakan. ADVANCE.AI memaparkan solusi verifikasi identitas end-to-end yang telah diterapkan di berbagai negara Asia Tenggara untuk mengurangi risiko fraud digital.
Ketiga, pentingnya koordinasi lintas ekosistem. Para peserta forum menilai ancaman AI tidak dapat ditangani oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi regulator, perusahaan teknologi, hingga pelaku industri jasa keuangan.
Keempat, pembagian studi kasus implementasi teknologi anti-penipuan dari sektor perbankan untuk menunjukkan dampak nyata terhadap efisiensi operasional dan perlindungan konsumen.
Baca Juga: Peristiwa Keamanan Siber 2025: Deepfake hingga Indonesia Sumber Serangan DDoS
Sekretaris Jenderal AFTECH, Firlie Ganinduto, mengatakan setiap institusi memiliki tingkat kesiapan teknologi dan profil risiko yang berbeda, sehingga strategi mitigasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
“Kami meyakini bahwa kolaborasi sinergis antara asosiasi, regulator, penyedia solusi teknologi, dan seluruh pemangku kepentingan industri menjadi faktor kunci dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang inovatif namun tetap tangguh terhadap ancaman siber,” kata Firlie.
Sementara itu, Government Relations Director ADVANCE.AI Indonesia, Entin Rostini, menilai pelaku penipuan kini bergerak jauh lebih cepat dibanding kesiapan sebagian institusi dalam mengantisipasi ancaman AI.
“ADVANCE.AI telah berada di garis depan dalam menghadapi tantangan deepfake di Asia Tenggara selama beberapa tahun terakhir, dan apa yang kami lihat di Indonesia sejalan dengan pola global, di mana pelaku penipuan bergerak dan beradaptasi lebih cepat dari perkiraan banyak institusi,” ujarnya.
“Kabar baiknya, teknologi untuk mendeteksi dan mencegah serangan deepfake sudah tersedia dan telah matang. Tantangannya adalah bagaimana menerapkannya dalam skala besar serta mengintegrasikannya ke seluruh proses onboarding dan pemantauan transaksi,” tambah Entin.