Kapsultekno.com - Pemerintah memperketat perlindungan konsumen dalam penggunaan layanan internet seluler. Melalui Surat Edaran (SE) Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Nomor 4 Tahun 2026, operator seluler diwajibkan memberikan perlindungan terhadap sisa kuota internet milik pelanggan.
SE tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota tersebut diterbitkan pada 28 Agustus 2026. Aturan ini ditujukan kepada Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler atau operator seluler sebagai pedoman dalam menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 23 Juli 2026. Dalam putusan tersebut, MK mengabulkan sebagian permohonan dan memberikan pemaknaan baru terhadap aturan tarif telekomunikasi, termasuk kewajiban menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan.
Salah satu poin penting dalam kebijakan baru ini adalah penegasan bahwa kuota internet yang telah dibayar pelanggan tidak boleh begitu saja dihapus ketika masa aktif paket berakhir.
Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan pemerintah menerima banyak pengaduan dari masyarakat mengenai operator yang dinilai belum sepenuhnya menjalankan putusan MK.
“Kami juga menerima banyak aduan dari masyarakat bahwa operator belum sepenuhnya mematuhi keputusan MK bahwa sisa kuota internet milik pelanggan tidak boleh hangus secara sepihak saat masa aktif paket berakhir. Sehingga SE ini kami buat untuk memastikan operator mematuhi kebijakan hukum di Indonesia,” ujar Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital, dalam keterangan resmi pemerintah melalui website Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Dengan ketentuan tersebut, pelanggan tidak lagi sekadar bergantung pada kebijakan masing-masing operator terkait sisa paket data. Pemerintah menempatkan perlindungan terhadap manfaat ekonomi dari kuota yang sudah dibayar sebagai bagian dari hak pengguna jasa telekomunikasi.
Operator Wajib Menyediakan Pilihan Layanan
SE Menkomdigi Nomor 4 Tahun 2026 juga tidak hanya mengatur larangan menghilangkan sisa kuota. Operator diwajibkan menyediakan pilihan paket yang lebih fleksibel sesuai kebutuhan pelanggan.
Pilihan tersebut dapat berupa paket dengan sistem rollover, yaitu sisa kuota dibawa ke periode berikutnya, maupun paket non-rollover. Operator juga dapat menawarkan mekanisme perlindungan lain selama tetap memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
Untuk sisa kuota yang belum digunakan, operator dapat memberikan perlindungan melalui beberapa mekanisme, seperti akumulasi kuota, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, pengembalian dana atau refund, maupun bentuk perlindungan lainnya. Ketentuan tersebut berlaku untuk layanan prabayar maupun pascabayar.
Yang menjadi perhatian penting bagi pelanggan adalah operator dilarang membebankan biaya tambahan hanya agar sisa kuota tetap dapat digunakan. Artinya, pelanggan tidak boleh dikenai tarif tambahan dengan alasan memperpanjang masa aktif sisa kuota tersebut.
Informasi Paket Internet Harus Lebih Transparan
Pemerintah juga meminta operator memperbaiki cara penyampaian informasi kepada pelanggan. Informasi mengenai harga, jumlah kuota, masa berlaku, segmentasi penggunaan, kebijakan pemakaian wajar atau fair usage policy, hingga perlakuan terhadap sisa kuota harus lebih mudah diakses.
Operator juga diwajibkan menyediakan kanal pemantauan yang terintegrasi agar pelanggan dapat mengetahui penggunaan sekaligus jumlah sisa kuota dari layanan yang mereka pilih.
Selain itu, mekanisme pengaduan pelanggan harus diperkuat. Operator diminta menyediakan saluran pengaduan yang lebih efektif dan mudah diakses, serta melakukan evaluasi layanan secara berkala.
Bagi pengguna, perubahan ini penting karena persoalan sisa kuota selama ini kerap muncul ketika masa berlaku paket habis sebelum seluruh kuota digunakan. Melalui aturan baru, pelanggan mendapatkan kepastian lebih besar mengenai bagaimana sisa manfaat layanan yang telah dibayar harus diperlakukan.
Operator Diberi Waktu hingga 28 September 2026
Implementasi aturan tersebut tidak berhenti pada penerbitan surat edaran. Kemkomdigi memberikan batas waktu kepada operator seluler hingga 28 September 2026 untuk menyampaikan laporan mengenai pemenuhan kewajiban mereka.
Setelah itu, operator juga diwajibkan melaporkan perkembangan pemenuhan kewajiban tersebut secara berkala, yakni satu kali setiap bulan. Kemkomdigi selanjutnya akan melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan aturan tersebut.