Kapsultekno.com- Amerika Serikat (AS) kini melarang impor dan penjualan drone baru buatan luar negeri, termasuk dari pabrikan terkemuka seperti DJI dan Autel Robotics. Langkah ini diumumkan oleh Federal Communications Commission (FCC) pada 22–23 Desember 2025.

Kebijakan ini menambahkan drone serta komponen pentingnya ke dalam apa yang disebut sebagai “Covered List” atau daftar perangkat yang dianggap berisiko bagi keamanan nasional Amerika Serikat.

Dengan dimasukkannya perangkat ini ke daftar tersebut, drone buatan luar negeri tidak lagi bisa mendapatkan otorisasi FCC untuk diimpor atau diperjualbelikan di pasar AS, dikutip dari Imaging Resource.

Larangan ini bukan hanya menargetkan DJI secara spesifik, tetapi berlaku untuk semua drone hasil produksi luar negeri yang belum pernah mendapat otorisasi FCC sebelumnya. Menurut FCC, keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menangkal ancaman seperti pengawasan ilegal, pencurian data, dan kerentanan pada rantai pasok teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh aktor asing.

Namun begitu, perangkat yang sudah beredar sebelumnya dan telah menerima otorisasi FCC tetap legal untuk digunakan dan dijual selama stok ada di pasar, menurut DRONELIFE.

DJI sendiri menyatakan sikapnya terhadap keputusan tersebut dengan jelas, mengkritik langkah FCC sebagai kurang transparan dan lebih mencerminkan proteksionisme pasar daripada evaluasi berbasis bukti.

Baca Juga: Samsung, Apple dan Xiaomi Kuasai Pasar Tablet di Indonesia pada 2025

“DJI kecewa dengan tindakan Komisi Komunikasi Federal hari ini yang menambahkan drone buatan luar negeri ke Covered List. Meskipun DJI tidak secara khusus disebutkan, belum ada informasi yang dirilis mengenai informasi apa yang digunakan oleh Executive Branch dalam mencapai keputusannya,” kata juru bicara DJI, dikutip dari DRONELIFE.

Baca Juga: Studi Ungkap Mengapa Baterai Ponsel Bisa Rusak dengan Sendirinya

Kebijakan ini mendapat sorotan dari Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok. Juru bicara Kementerian Perdagangan China mengatakan bahwa AS seharusnya mencabut larangan tersebut, menyebutnya sebagai praktik yang keliru dan berjanji akan melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan yang terdampak.